Selasa, 30 Juni 2020

Pemberontakan Prri/Permesta: Pertentangan Pemerintah Sentra Dengan Daerah


Pemberontakan PRRI/Permesta yakni salah satu pemberontakan yang mengguncang kestabilan negara setelah Indonesia mendapatkan kemerdekaannya dari Belanda.





Setelah menyatakan kemerdekaannya, bangsa Indonesia tidak mampu pribadi mencicipi kedamaian lho!





Salah satunya dikarenakan adanya pertentangan antara pemerintah kawasan dengan pemerintah pusat yang dikenal selaku pemberontakan PRRI atau Permesta.





Peristiwa ini menjadi salah satu momen yang cukup historis dalam sejarah kemerdekaan republik Indonesia. Seperti apa terjadinya pemberontakan tersebut? Kita simak penjelasannya pada postingan berikut ini.






Latar Belakang Pemberontakan PRRI/Permesta





PRRI ialah abreviasi dari Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia. Sedangkan Permesta ialah abreviasi dari Perjuangan Semesta atau Perjuangan Rakyat Semesta.





Bibit bibit pemberontakan PRRI/Permesta ini sudah ada semenjak pembentukan RIS pada tahun 1949.





Hal-hal yang terjadi pada ketika itu, seperti pengerucutan divisi banteng dan kebijakan pemerintah sentra yang dinilai tidak berpihak kepada pemerintah tempat menyebabkan ketidakpuasan yang menyebar secara cepat kepada berbagai komponen masyarakat.





Pemberontakan kepada pemerintah sentra ini dilatarbelakangi oleh beberapa faktor yang antara lain ialah





  • Pembentukan RIS
  • Kebijakan pemerintah sentra
  • Kedekatan dengan PKI
  • Kurang sejahteranya rakyat
  • Rendahnya kesejahteraan rakyat dan tentara




Agar kalian lebih paham aspek-aspek tersebut, kita akan diskusikan secara lebih detail dibawah ini.





Kebijakan Pemerintah Pusat yang Kurang Adil





Para politisi dan perwira di daerah, utamanya Sumatera dan Sulawesi merasa kecewa atas kebijakan yang dijalankan pemerintah sentra. Terutama pada kebijakan pusat pembangunan dan alokasi anggaran.





Pemerintah sentra Republik Indonesia yang berpusat di Jakarta dianggap cuma mementingkan pembangunan di Pulau Jawa saja. Bahkan, pemerintah sentra terkesan tidak memperhatikan kepentingan kawasan dan pulau luar.





Hal ini juga mengakibatkan ketidakpuasan dan rasa iri dari pemimpin-pemimpin derah yang berada di luar pulau Jawa.





Mereka merasa disingkirkan jikalau ketimbang kepentingan pemimpin-pemimpin di pulau Jawa. Hal ini merupakan salah satu bukti bahwa pemusatan pembangunan dalam suatu pusat perkembangan sering kali tidak berjalan dengan baik.





Rasa kecewa inilah yang di masa depan akan mendorong sentimen untuk melakukan otonomi tempat yang lebih luas di Indonesia.





 



Pembentukan RIS dan Dikerucutkannya Divisi Banteng





Latar belakang pemberontakan PRRI/Permesta




Pada tahun 1949, dibentuklah negara federal adalah Republik Indonesia Serikat (RIS). Bersamaan dengan ini Divisi Banteng dikerucutkan menjadi 1 brigade. Lalu brigade tersebut diperkecil lagi menjadi Resimen Infanteri 4 TT I BB.





Hal ini sangat mengecewakan bagi tentara Divisi IX Banteng dan para perwira. Padahal, mereka telah berjuang mati-matian dan ikut berperan dalam menerima kemerdekaan Indonesia.





Oleh sebab itu, timbul sentimen negatif dari para perwira dan pasukan yang tergabung dalam divisi Banteng.





 



Kedekatan Pemerintah Pusat dengan PKI





Presiden Soekarno dan pemerintahan ketika itu diketahui bekerjasama dekat dengan PKI (Partai Komunis Indonesia).





Padahal PKI diketahui selaku orang-orang yang menganut paham komunis dan pro barat. Hal ini menciptakan beberapa politisi dan perwira merasa tidak senang.





 



Tidak Stabilnya Politik pada Masa Demokrasi Liberal





Pada tahun 1950 pemerintah Indonesia memakai metode Demokrasi Liberal yang menganut pemerintahan parlementer. Hal ini menyebabkan sisi politis di Indonesia menjadi kurang stabil.





Selain itu, badan legislatif sering memberikan mosi tidak yakin yang membuat kabinet dan perdana menteri mengalami penggantian berkali-kali.





Ketidakstabilan inilah yang membuka peluang bagi PRRI/Permesta untuk melancarkan serangan-serangannya terhadap kedaulatan pemerintah republik Indonesia pada ketika itu.





 



Rendahnya Tingkat Kesejahteraan Prajurit dan Rakyat





Berbagai persoalan yang cukup merugikan di atas semakin diperparah dengan kondisi kemakmuran tentara dan rakyat yang tergolong rendah.





Tingkat kesejahteraan yang memprihatinkan ini menciptakan para politisi daerah dan perwira semakin percaya untuk melakukan agresi protes kepada pemerintah.





 



Tujuan Pemberontakan PRRI/Permesta





Tujuan Pemberontakan PRRI/Permesta




Sebagai gerakan yang dianggap pemberontak terhadap pemerintah pusat, sebetulnya pembentukan PRRI/Permesta didasari oleh tujuan yang bagus dan mulia.





Hanya saja cara yang dikerjakan salah, sehingga dianggap dapat mengancam kesatuan Indonesia. Cara yang ditempuh yakni perjuangan bersenjata dan kudeta pada kawasan-wilayah.





Secara biasa , gerakan pemberontakan PRRI/Permesta ini mempunyai beberapa tujuan yang antara lain adalah





  • Menuntut otonomi daerah yang adil
  • Membenahi konstitusi republik Indonesia
  • Menghargai pejuang kemerdekaan Indonesia




Jika kita amati, tujuan-tujuan diadakannya gerakan PRRI/Permesta ini sangatlah baik dan mulia.





Sayangnya, protes yang dilakukan oleh PRRI/Permesta ini cenderung bersifat memaksa dan tidak diplomatis, sehingga dianggap menjadi ancaman bagi kedaulatan pemerintah Indonesia dan juga bahaya terhadap keamanan nasional.





Agar kalian lebih paham kepada tujuan pemberontakan ini, kita akan bahas secara lebih detail tujuan dari gerakan PRRI/Permesta dibawah ini





Menuntut Otonomi Daerah yang Adil





Tujuan pertama dibentuknya PRRI/Permesta yakni menuntut pemerintah sentra agar mengamati pembangunan di seluruh kawasan Indonesia secara lebih merata.





Disini, pemerintah daerah meminta agar pemerintah pusat tidak cuma berkonsentrasi pada pembangunan di Jawa atau kota-kota besar Indonesia saja.





Mereka meminta semoga pemerintah pusat lebih bijak dan adil dalam memilih otonomi daerah. Tujuan ini di kala depan akan mendorong sentimen pembentukan denah otonomi kawasan mirip yang kita kenal kini.





 



Membenahi Konstitusi





Tujuan dibentuknya PRRI/Permesta berikutnya yakni membereskan konstitusi yang berlaku pada era itu.





Pemerintah dianggap terlalu sentralis dan tidak sesuai dengan undang-undang serta konstitusi yang berlaku. Bahkan, pemerintah yang ada dianggap sudah melanggar Undang-Undang Dasar 1945.





Pemerintah sentra dibutuhkan mampu membenahi konstitusi sehingga tidak menjadi sentralis dan lebih mengakomodasi keperluan-kebutuhan pemerintah kawasan.





 



Menghargai Pejuang Kemerdekaan Indonesia





Pengerucutan Divisi Banteng setelah kemerdekaan Indonesia telah membuat para perwira dan tentara dari Divisi IX Banteng merasa kecewa dan terhina.





Sebab, usaha mereka untuk menolong memerdekakan Indonesia mirip dilupakan begitu saja dikala Indonesia telah merdeka.





Mereka berharap agar pemerintah bisa lebih menghargai para pejuang Kemerdekaan Indonesia yang sudah susah payah berjuang. Hal ini dapat diwujudkan dengan tetap menjaga divisi banteng atau memberikan acara kompensasi yang setara.





 



Kronologi Pemberontakan PRRI/Permesta





Kronologi pemberontakan PRRI/Permesta ini cukup menawan alasannya terjadi di beberapa tempat secara berurutan dan oleh tokoh-tokoh yang berlawanan pula.





Gerakan ini tidak tersentralisasi alasannya adalah bukan merupakan gerakan yang dimotori oleh satu orang, tetapi sebuah gerakan protes yang dilandasi kesamaan ideologis, sama seperti pemberontakan DI/TII.





Secara biasa , kronologi terjadinya pemberontakan PRRI/Permesta ialah sebagai berikut





  • 20 Desember 1956 – Pembentukan Dewan Banteng di Sumatera Barat oleh kolonel Ismail Lengah dan dipimpin Letnan Kolonel Ahmad Husein
  • 22 Desember 1956 – Pembentukan Dewan Gajah di Sumatera Utara oleh kolonel Mauludin Simbolon
  • Januari 1957 – Pembentukan Dewan Garuda di Sumatera Selatan oleh letnan kolonel Barlian
  • 17 Februari 1957 – Pembentukan Dewan Manguni di Manado oleh Mayor Somba
  • Pembentukan Dewan Perjuangan
  • 2 Maret 1957 – Dibentuk piagam usaha rakyat semesta (PERMESTA) oleh Ventje Sumual di Makassar
  • 9 Januari 1958 – Dibentuk piagam jakarta yang menuntut presiden Soekarno kembali ke dasar konstitusional
  • 15 Februari 1958 – Diproklamirkan berdirinya PRRI yang disokong oleh bagian-komponen permesta




Seperti yang sudah dijelaskan diatas, ada beberapa aspek yang melatarbelakangi pembentukan PRRI. Faktor-faktor tersebut antara lain yaitu pembatasan divisi banteng, kesejahteraan yang minim, dan ketidakseimbangan pusat dan kawasan.





Pembentukan Dewan Militer Daerah





Pembentukan Dewan Militer merupakan awal pemberontakan PRRI




Tidak puas dengan kondisi ini, banyak pemimpin militer di tempat membentuk dewan-dewan militernya masing-masing.





Dewan militer yang terbentuk antara lain yaitu dewan Banteng di Sumatera Barat, dewan Gajah di Sumatera Utara, dewan Garuda di Sumatera Selatan, dan dewan Manguni di Manado.





Setelah membentuk dewan-dewan ini, PRRI lalu membentuk dewan usaha dan menyatakan bahwa kabinet Djuanda yang ketika itu memegang kekuasaan sudah tidak dianggap lagi.





Pada tanggal 9 Januari 1958, tokoh-tokoh ini melakukan pertemuan di Sungai Daerah Sumatera Barat. Pertemuan ini sebagai tahap permulaan pemberontakan yang didatangi oleh tokoh-tokoh Masyumi, PSI dan panglima militer kawasan.





Tujuan dari konferensi ini yaitu untuk memisahkan diri dari negara kesatuan dan membentuk pemerintahan baru yang dirasa bisa lebih baik dan adil.





Keesokan harinya, mereka mengadakan rapat raksasa di Padang yang menghasilkan ultimatum terhadap pemerintah pusat:





  • Kabinet Djuanda menyerahkan mandat kepada presiden dalam waktu 5 × 24 jam, atau presiden melengserkan Kabinet Djuanda.
  • Penunjukan Drs. Moh. Hatta dan Sultan Hamengku Buwono IX oleh presiden untuk pembentukan Zaken Kabinet.
  • Presiden harus kembali pada kedudukannya selaku presiden konstitusional.




Namun, pemerintah pusat lewat sidang kabinet menolak ultimatum tersebut.





Menindaklanjuti gerakan-gerakan ini, pada tanggal 11 Februari 1958 dilaksanakan pemecatan secara tidak terhormat terhadap Achmad Husein, Simbolon, Zulkifli Lubis, dan Dahlan Djambek.





Hari selanjutnya Komandan Daerah Militer Sumatera Tengah dibekukan oleh KSD A.H. Nasution dan diposisikan eksklusif di bawah KSAD.





 



Pembentukan Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia





Melihat bahwa tuntutan-tuntutannya ditolak mentah-mentah oleh pemerintah Indonesia, pada tanggal 15 Februari 1958, Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) dibentuk dan diproklamirkan oleh Achmad Husein.





Dalam pemerintahan revolusioner ini, yang bertindak sebagai perdana menteri yakni Sjafrudin Prawiranegara dengan anggota kabinet M. Natsir, Burhanuddin Harahap, Sumitro Djojoadikusumo, dan Simbolon.





Berbagai santunan dari luar daerah pun mulai berdatangan untuk mendukung pemerintahan revolusioner ini.





Salah satunya adalah dari Komando Daerah Militer Sulawesi Utara dan Tengah di bawah pimpinan Letnan Kolonel D.J. Somba. Kemudian datang pula santunan dari Perdjuangan Rakjat Semesta (Permesta) di bawah pimpinan Panglima TT VII Letnan Kolonel Ventje Sumual yang menguasai wilayah Sulawesi, Kepulauan Nusa Tenggara, dan Maluku.





Mereka menyatakan untuk memutuskan korelasi dengan pemerintah pusat dan bergabung dengan PRRI.





 



Upaya Pemerintah Menumpas Pemberontakan PRRI/Permesta





Upaya pemerintah menumpas pemberontakan PRRI/Permesta




Berbagai gerakan di kawasan yang timbul menjadikan kehidupan politik nasional dan daerah menjadi tegang. Menyikapi hal ini, Ir. Soekarno selaku presiden bertindak keras untuk menumpas gerakan tersebut.





Hal ini menerima bantuan dari Djuanda, Nasution, serta partai PNI dan juga PKI. Sedangkan Drs. Moh. Hatta dan Sultan Hamengku Buwono IX lebih mengedepankan negosiasi.





Pada tanggal 14 Maret 1957 suasana semakin gawat sehabis PM Ali Sastroamidjojo mengembalikan mandatnya terhadap presiden.





Hal ini mendorong presiden untuk menyatakan bahwa negara sedang dalam keadaan bahaya, sehingga angkatan perang bisa leluasa untuk bertindak.





KASD yang merupakan adonan AD, AL, dan AU di bawah pimpinan Kolonel Achmad Yani pun melaksanakan upaya penumpasan pemberontakan secara militer.





Operasi-operasi yang dikerjakan oleh TNI dan elemen pertahanan Indonesia yang lain antara lain adalah





  • 22 Februari 1958 – Operasi Tegas tempat Riau yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Kaharuddin Nasution untuk menguasai kembali daerah Riau dan Pekanbaru
  • 17 Maret 1958 – Operasi Saptamarga yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Djamin Ginting untuk menghadapi kekuatan PRRI di Sumatera Utara
  • 17 April 1958 – Operasi 17 Agustus yang dipimpin oleh Kolonel Ahmad Yani untuk mengamankan kawasan Sumatera Barat
  • 10 Mei 1958 – Operasi Saptamarga II berhasil menduduki Gorontalo yang mulanya dikuasai oleh Permesta
  • 17-20 Mei 1958 – Operasi Mena berhasil menguasai Ternate, Tidore, Jailolo, dan Morotai
  • 26 Juni 1958 – Operasi Sadar yang dipimpin oleh Letkol Ibnu Sutowo untuk menumpas PRRI/Permesta di Sumatera Selatan.
  • 26 Juni 1958 – Operasi Merdeka yang dipimpin oleh Letkol Rukminto Hendraningrat berhasil mengamankan daerah Manado dari pasukan Permesta




Serangan-serangan yang dikerjakan secara konstan oleh Tentara Nasional Indonesia dan elemen pertahanan masyarakat Indonesia yang lain menyebabkan seluruh pimpinan dan pasukan PRRI/Permesta mengalah pada tanggal 29 Mei 1961.





Meskipun begitu, tidak mampu disangkal bahwa kekuatan persenjataan angkatan bersenjata PRRI/Permesta sangatlah kuat. Mereka juga disokong oleh elemen-elemen luar negri yang menginginkan Indonesia tidak stabil.





Salah satu buktinya yakni saat pesawat AUREV (Angkatan Udara Revolusioner) ditembak jatuh, pilotnya yakni Allan L. Pope, seorang warga negara Amerika Serikat.





 



Tokoh Pemberontakan PRRI/Permesta





Tokoh-tokoh pemberontakan PRRI/Permesta




Seperti yang sudah diterangkan diatas, pemberontakan PRRI/Permesta terjadi di berbagai kawasan dengan motivasi yang berlawanan-beda pula. Oleh alasannya itu, banyak tokoh-tokoh yang terlibat dalam pemberontakan ini.





Berikut ini yakni tokoh-tokoh penting yang terlibat dalam pemberontakan PRRI dan Permesta





  • Letkol Ahmad Husein
  • Mayor Eddy Gagola
  • Kolonel Alexander Evert Kawilarang
  • Kolonel D.J Somba
  • Kapten Wim Najoan
  • Mayor Dolf Runturambi
  • Letnan Kolonel Ventje Sumual
  • Letkol Simbolon
  • Letkol Barlian
  • Allen Lawrence Pope




Selain itu, ada pula tokoh-tokoh yang mengisi jabatan di Kabinet PRRI, diantaranya yakni:





  • Mr. Sjafrudin Prawiranegara menjabat Menteri Keuangan
  • Mr. Assaat Dt. Mudo menjabat Menteri Dalam Negeri
  • Mauludin Simbolon menjabat Menteri Luar Negeri
  • Prof. Dr. Soemitro Djojohadikoesoemo menjabat Menteri Perhubungan dan Pelayaran
  • Moh Syafei menjabat Menteri PKK dan Kesehatan
  • J.F Warouw menjabat Menteri Pembangunan.
  • Saladin Sarumpet menjabat Menteri Pertanian dan Pemburuhan.
  • Muchtar Lintang menjabat Menteri Agama
  • Saleh Lahade menjabat Menteri Penerangan
  • Ayah Gani Usman menjabat Menteri Sosial
  • Dahlan Djambek menjabat Menteri Pos dan Telekomunikasi.




Namun, alasannya tidak berhasil menggulingkan pemerintahan Indonesia pada ketika itu, tokoh-tokoh ini tidak berhasil menjabat dalam kabinet apapun yang secara resmi ada di Indonesia.





 



Dampak Pemberontakan PRRI/Permesta





Pemberontakan PRRI/Permesta merupakan salah satu pemberontakan terbesar dalam sejarah pasca-kemerdekaan Indonesia. Pemberontakan ini menelan banyak korban jiwa dan juga mengganggu keadaan ekonomi Indonesia selama beberapa waktu.





Selain itu, pemberontakan ini juga mengganggu hubungan internasional Indonesia dengan beberapa negara, khususnya Amerika Serikat dan Malaysia.





Hal ini terjadi sebab Amerika diduga menolong PRRI dengan memperlihatkan senjata dan pembinaan. Sedangkan, Malaysia disangka memperlihatkan akses perbatasan untuk menyelundupkan senjata.





Secara lazim, berikut ini yaitu imbas-pengaruh yang diakibatkan oleh pemberontakan PRRI/Permesta terhadap bangsa Indonesia





  • Banyak menelan korban jiwa baik sipil maupun militer
  • Proses pembangunan menjadi lamban dan terbengkalai
  • Menimbulkan rasa stress berat bagi penduduk , khususnya tempat Padang
  • Terganggunya keadaan dan perkembangan ekonomi
  • Kualitas Sumber Daya Manusia yang menurun
  • Terganggunya hubungan antara Indonesia dengan Amerika Serikat
  • Terganggunya korelasi antara Indonesia dengan Malaysia
  • Adanya kesadaran mengenai pentingnya otonomi daerah




Namun, pada akhirnya kita harus bersyukur bahwa pemerintah dan Tentara Nasional Indonesia sukses menumpas pemberontakan ini tanpa menjadikan lebih banyak korban jiwa serta kerusakan ekonomi.





 



Kesimpulan





PRRI/Permesta ialah bentuk dari ketidakpuasan para politisi dan perwira kepada pemerintah pusat. Tujuannya baik biar pemerintah melakukan pembangunan secara adil dan merata.





Tetapi karena memakai nada yang terkesan memaksa dan upaya-upaya yang disruptif, pemerintah pusat menganggapnya selaku pemberontakan.





Demikian penjelasan perihal pemberontakan PRRI/Permesta. Semoga artikel ini mampu menawarkan faedah, juga menambah pengetahuan kau. Sekian dan terima kasih.



Sumber ty.com


EmoticonEmoticon