Perjanjian Renville ialah salah satu perjanjian antara pihak Indonesia dengan Belanda sesudah Indonesia menerima kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945.
Setelah perjalanan panjang menuju kemerdekaan Republik Indonesia tahun 1945, para pahlawan dan rakyat Indonesia masih mesti berjuang untuk melawan penjajah yang enggan meninggalkan Nusantara.
Berbagai perlawanan dilakukan oleh bangsa Indonesia dilaksanakan untuk mengusir Belanda setelah Jepang meninggalkan tanah Indonesia. Salah satu upaya yang dikerjakan yakni melalui jalur politik yang salah satunya yaitu Perjanjian Renville.
Perjanjian Renville merupakan salah satu dari banyak kesepakatanyang dilaksanakan oleh Republik Indonesia dengan kolonial Belanda.
Perjanjian ini didasari oleh perdebatan sengketa kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Supaya lebih terang, simak ulasan tentang definisi, latar belakang, tokoh yang berperan dan isi kontraktersebut di bawah ini.
Daftar Isi
Pengertian Perjanjian Renville
Perjanjian Renville yakni perjanjian yang terjadi antara Indonesia dan Belanda. Perjanjian ini banyak membahas perihal kedaulatan kawasan Indonesia serta batasan daerah NKRI dan Belanda yang dikala itu masih berada di Nusantara.
Perundingan ini terjadi sangat alot sehingga mengkonsumsi waktu sekitar satu bulan lamanya mulai dari 18 Desember 1947 hingga pertengahan Januari tepatnya tanggal 17 tahun 1948.
Perjanjian ini dinamakan perjanjian renville sebab dilakukan di geladak kapal perang milik Amerika Serikat USS Renville yang ketika itu berlabuh di Jakarta.
Perundingan ini diadakan di atas kapal sebab dianggap sebagai kawasan yang netral dan cukup aman dari intervensi kedua belah pihak. Oleh karena itu, persetujuantersebut dinamakan Perjanjian Renville.
Adapun jadwal dalam perundingan ini adalah pembahasan mengenai perbatasan garis daerah antara Belanda dan Indonesia. Garis perbatasan tersebut diketahui dengan istilah Garis Van Mook yang diambil dari nama Gubernur kolonial Belanda Jenderal Van Mook.
Selain itu, kontrakini juga membahas dan menindaklanjuti persetujuanLinggarjati yang dikerjakan pada tahun 1946.
Perjanjian tersebut dirasa belum simpulan dan masih terdapat banyak selisih pertimbangan antara kedua belah pihak yang tak kunjung akhir. Oleh alasannya itu, peluangnya hal-hal tersebut dapat diluruskan dalam kontrakRenville.
Latar belakang Perjanjian Renville
Perjanjian yang disetujui dan ditandatangani pada tanggal 17 Januari 1948 ini terjadi akhir perselisihan Indonesia dan Belanda ihwal persetujuanLinggarjati.
Pada kesepakatan Linggarjati sebelumnya, dirumuskan dan dan ditetapkan ketentuan-ketentuan pembentukan Republik Indonesia Serikat (RIS).
Namun kesepakatantersebut cuma akad di atas kertas, alasannya adalah pihak Belanda tidak menepati janjinya sesuai dengan isi dalam perjanjian. Belanda juga menuduh Indonesia tidak menepati bagiannya dalam kesepakatanini.
Oleh alasannya adalah itu, Belanda tetap melanjutkan operasi militernya yang diketahui dengan Agresi Militer pertama di wilayah Madura dan Jawa.
Hal ini memaksa bangsa Indonesia yang diwakili oleh masyarakat dan para hero usaha untuk berjuang lagi merebutkan wilayah yang diklaim oleh Belanda.
Perseteruan yang semakin panas membuat Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) memerintahkan gencatan senjata pada tanggal 1 Agustus 1947. Hal ini mendorong gubernur asal Belanda Jenderal van Mook mengumumkan gencatan senjata pada 5 Agustus 1947.
Komisi Tiga Negara dan Perjanjian Renville
Setelah terjadi gencatan senjata, dewan keamanan PBB menawarkan sebuah resolusi untuk menuntaskan perseteruan yang memanas pada tanggal 23 Agustus 1947. Selain resolusi, Dewan Keamanan PBB juga membentuk suatu komisi untuk menengahi Indonesia dan Belanda.
Komisi ini diketahui sebagai Komisi Tiga Negara (KTN) yang diikuti oleh Australia sebagai negara yang diseleksi Indonesia, Belgia negara pilihan Belanda dan Amerika Serikat sebagai pihak ketiga netral yang menyetujui keputusan tersebut.
Tidak berselang usang, pada tanggal 29 Agustus, batas daerah Indonesia ditetapkan dengan garis yang diketahui sebagai garis van mook. Wilayah kekuasaan Indonesia ditetapkan menjadi sepertiga pulau Jawa, dan sebagian besar daerah Sumatera.
Sayangnya, Indonesia tidak menemukan kawasan-kawasan strategis penghasil kuliner. Padahal, Indonesia saat itu sangat membutuhkan sumber daya untuk mensejahterakan rakyatnya yang gres merdeka dari penjajahan.
Tidak hingga disitu, Belanda juga memblokade jalur-jalur perdagangan menuju Indonesia.
Hal ini mengakibatkan Indonesia kesulitan mendapatkan barang-barang keperluan dasar mirip busana, makanan hingga senjata. Hal ini ditambah dengan hilangnya daerah-kawasan penghasil pangan menciptakan Indonesia kian menderita.
Untuk menyingkir dari peperangan lebih lanjut, Indonesia terpaksa menerima syarat-syarat dari Belanda dan Komisi Tiga Negara. Perjanjian yang disepakati pada tanggal 8 Desember 1947 ini kemudian diketahui sebagai persetujuanRenville.
Tokoh-Tokoh dalam Perjanjian Renville
Kehadiran para tokoh penting dalam kesepakatanRenville sungguh memiliki dampak besar bagi bangsa Indonesia dan Belanda. Beberapa tokoh yang hadir mewakili perjanjian berasal dari para cendekiawan.
Berikut ini ialah tokoh yang berperan dan mewakili kedatangan Indonesia untuk untuk berunding
- Amir Syarifudin (ketua)
- Ali Sastroamidjoyo
- H. Agus Salim
- Dr. J Leimena
- Dr. Coatik Len
- Nasrun
Sedangkan, pihak Belanda diwakili oleh tokoh-tokoh berikut ini
- R. Abdul Kadir Widjoyoatmojo (ketua)
- Mr. H.A.L. Van Vredenburg
- Dr. P.J. Koets
- Mr. Dr. Chr. Soumokil
Sebagai pihak mediator dan juga penengah, Komisi Tiga Negara diwakili oleh tiga tokoh yaitu
- Frank Graham (Amerika Serikat dan ketua)
- Richard Kirby (Australia)
- Paul van Zeeland (Belgia)
Dibawah ini, kita akan membahas secara lebih detail tokoh-tokoh penting yang telah disebutkan diatas.
Amir Syarifudin
Salah satu tokoh yang sungguh berperan besar dalam perjanjian Renville ini yakni Amir Syarifudin.
Beliau ialah tokoh yang mewakili Indonesia dalam perundingan yang diadakan di atas Kapal USS Renville sekaligus pemimpin delegasi dari bangsa Indonesia.
Tidak cuma berangkat seorang diri, amir Syarifudin juga didampingi oleh beberapa tokoh penting untuk mengambil kembali hak-hak Indonesia dalam negosiasi Renville ini.
Tokoh-tokoh yang ikut dalam perundingan tersebut antara lain H, Agus Salim, Alis Sastroamijoyo, Nasrun, Dr. Coatik Len serta Dr. J. Leimena.
R. Abdul Kadir Wijoyoatmojo
Tokoh penting yang hadir mewakili pihak Belanda dalam negosiasi Renville diketuai oleh Raden Abdul Kadir Wijoyoatmojo.
Sebagai ketua, R. Abdul Kadir sangat berperan besar kepada keputusan-keputusan yang disetujui oleh pihak Belanda dengan para diplomat Indonesia.
Seperti halnya Indonesia, pihak Belanda juga didampingi oleh beberapa utusan tokoh penting yang lain.
Tokoh-tokoh yang turut hadir bersama R. Abdul Kadir antara lain adalah Mr. Br. Chr. Soumokil, Dr. PJ. Koets dan Mr. H.A.L. Van Vredeburg.
Delegasi Komisi Tiga Negara
KTN atau Komisi Tiga Negara yang dibuat oleh Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa Bangsa juga merupakan tokoh penting yang kehadirannya sangat kuat kepada kontrakini.
Sebagai mediator yang menunjukkan penyelesaian atau jalan tengah pada perjanjian Renville, pihak KTN diisi oleh tokoh cendekiawan dan politisi luar negri ulung.
Delegasi ini diketuai oleh Frank Graham sebagai perantara Amerika Serikat yang menenteng nama besar PBB. Kemudian Richard Kirby hadir sebagai tokoh dari Australia yang sekaligus juga menjadi sekutu bangsa Indonesia serta Paul Van Zeeland dari Belgia sebagainegara sekutu opsi Belanda.
Isi Perjanjian Renville
Dalam perundingan Renville, bantu-membantu pihak Indonesia makin dirugikan alasannya adalah tempat kekuasaannya kian menyempit.
Selain itu, terdapat ketentuan-ketentuan lain yang dinilai menguntungkan pihak Belanda. Berikut ini ialah isi perjanjian Renville
- Pihak Belanda hanya mengakui beberapa kawasan tertentu saja selaku tempat Republik Indonesia, seperti Yogyakarta, Sumatera dan Jawa Tengah.
- Segera membentuk RIS atau Republik Indonesia Serikat.
- Republik Indonesia ialah bab dari RIS
- Belanda senantiasa dan tetap menguasai kawasan Republik Indonesia apabila RIS belum dibuat.
- Garis Van Mook ialah garis pemisah antara wilayah Belanda dan Indonesia.
- Wilayah RIS akan diputuskan berdasarkan pemungutan suara atau referendum yang akan diadakan nantinya.
- Pembentukan Dewan Konstituante RIS akan dilakukan dengan pemilihan lazim.
- Uni Indonesia-Belanda akan dibentuk dengan Raja Belanda sebagai kepala atau pemimpinnya.
- Tentara Republik Indonesia dan para pejuang kemerdekaan yang bergerilya akan ditarik dari kawasan kekuasaan Belanda mirip kawasan Jawa Timur dan Jawa Barat.
Dapat kita lihat bahwa banyak ketentuan-ketentuan yang menguntungkan Belanda dan merugikan bangsa Indonesia.
Oleh alasannya itu, oleh banyak sekali tokoh, perundingan Renville ini dianggap selaku salah satu kekalahan diplomatik bangsa Indonesia dalam menjaga kemerdekaannya.
Namun, dengan disetujuinya kesepakatanini, Indonesia tidak lagi diserang oleh Belanda. Hal ini ialah angin segar bagi masyarakatyang telah letih dengan peperangan dan kerusuhan yang terjadi nyaris saban hari.
Meskipun begitu, persetujuanini menghasilkan beberapa dampak yang nantinya akan mengusik stabilitas negara Indonesia kedepannya.
Dampak Perjanjian Renville
Seperti yang telah dijelaskan diatas, kesepakatanRenville sungguh merugikan Indonesia. Perjanjian ini juga memiliki efek pada terganggunya kestabilan Indonesia, baik dalam jangka pendek maupun jangka menengah.
Berikut ini adalah beberapa imbas persetujuanRenville kepada bangsa Indonesia
- Indonesia terpaksa menyetujui pembentukan Republik Indonesia Serikat (RIS)
- Terbentuknya kabinet Amir Syariffudin 2
- Timbul reaksi keras dari penduduk
- Wilayah kekuasaan Republik Indonesia menyusut
- Perekonomian Indonesia terusik
- Indonesia terpaksa mempesona pasukan
- Muncul aksi militer 2 Belanda
- Bangsa Indonesia menjadi terpecah belah
Agar kalian lebih paham pengaruh-efek persetujuanRenville terhadap bangsa Indonesia, kita akan diskusikan secara lebih rincian dibawah ini.
Indonesia Terpaksa Menyetujui RIS
Salah satu dampak yang paling terasa dari kontrakRenville yakni bahwa Indonesia harus mengubah bentuk negaranya.
Indonesia diminta untuk mengubah bentuk negara dari Negara Kesatuan dengan metode presidensial dan dasar Pancasila, menjadi Republik Indonesia Serikat yang ialah negara persemakmuran Belanda.
Perubahan bentuk negara ini menjadi syarat mutlak dari Belanda untuk mengakui kedaulatan bangsa Indonesia.
Meskipun begitu, dikala Indonesia diubah menjadi RIS dan berstatus negara persemakmuran Belanda, maka Indonesia tidak sepenuhnya merdeka dan berdaulat.
Hal ini terjadi sebab masih ada keterikatan dengan Belanda, khususnya dengan diberlakukannya metode Uni Indonesia-Belanda dimana kepalanya yakni Raja Belanda.
Terbentuk Kabinet Amir Syarifudin II
Ketika Indonesia mengganti bentuk negara, maka sistem pemerintahan serta konstitusi negaranya pun harus diubah.
Artinya, Indonesia yang awalnya adalah negara presidensial bermetamorfosis negara parlementer dengan perdana mentri sebagai kepala pemerintahan dan presiden cuma sebagai kepala negara.
Pada potensi ini, Amir Syariffudin diamanatkan lagi selaku perdana mentri Indonesia, sedangkan presiden Indonesia tetap Soekarno.
Karena sebelumnya Amir Syariffudin telah pernah memimpin kabinet peralihan sehabis gagalnya kabinet Syahrir pasca perjanjian Linggarjati, maka kabinet ini dinamakan Kabinet Amir Syariffudin II.
Timbul Reaksi Keras Masyarakat
Kabinet Amir Syariffudin II ini dianggap memiliki kecenderungan untuk mendukung Belanda dan membentuk kebijakan-kebijakan yang memberatkan raykat.
Oleh alasannya adalah itu, muncul penolakan dan bahkan protes terhadap kinerja kabinet ini dari banyak sekali kelompok penduduk .
Banyak partai politik yang melancarkan aksi protes terhadap kebijakan kabinet ini. Bahkan, ada partai yang menarik wakilnya dari dalam kabinet selaku mosi tidak yakin.
Protes yang berkepanjangan ini tidak berhasil diredam oleh Amir Syariffudin beserta kabinetnya. Pada akibatnya, banyak rakyat yang menganggap bahwa Amir Syariffudin menjual Indonesia kepada Belanda.
Akhirnya, kabinet Amir Syariffuding bubar pada bulan Januari 1948 alasannya dirasa tidak mampu lagi menjalankan amanat untuk memimpin bangsa Indonesia.
Amir Syariffudin secara eksklusif menyerahkan mandatnya ke presiden Indonesia yang pada dikala itu yakni Ir. Soekarno.
Reaksi keras terhadap kabinet Amir Syariffudin ini serta runtuhnya kabinet ini mencerminkan keadaan politik Indonesia yang telah sangat tidak stabil pada ketika itu. Kondisi ini merupakan gejala permulaan terjadinya disintegrasi nasional Bangsa Indonesia.
Berkurangnya Wilayah Kekuasaan Republik Indonesia
Perjanjian Renville dianggap sungguh merugikan Indonesia karena memperkecil kawasan kekuasaan negara Indonesia. Sekarang, wilayah Indonesia lebih kecil ketimbang yang disetujui pada saat persetujuanLinggarjati.
Menurut perjanjian Linggarjati, Indonesia berdaulat atas daerah Jawa, Sumatera, dan Madura. Sedangkan, menurut kesepakatanRenville, daerah kekuasaan Indonesia cuma terbatas pada kawasan Sumatera, Jawa Tengah, dan Madura.
Batas baru daerah Indonesia ini diperjelas dengan dibentuknya garis Van Mook yang memisahkan kawasan Indonesia dengan wilayah Belanda.
Wilayah-kawasan Indonesia yang berhasil dikuasai tentara Belanda dalam agresi militer pertamanya ini pada karenanya harus jatuh ke tangan penjajah Belanda.
Terganggunya Perekonomian Indonesia
Selain menyerang Indonesia secara politis dan militer, Belanda juga menjajal untuk menjegal Indonesia dari segi ekonomi.
Berkurangnya wilayah Indonesia, khususnya bab-bab yang memproduksi pangan menciptakan penduduk Indonesia kelaparan dan kesusahan mendapatkan makanan.
Belanda memperparah kondisi dengan cara memblokade dan menghalangi perdagangan Indonesia. Hal ini dikerjakan bertujuan untuk menyerang semangat berjuang bangsa Indonesia dan pada alhasil akan mengalah kepada Belanda.
Selain itu, dengan dibentuknya RIS, banyak aset negara Indonesia yang pada risikonya bisa dikontrol atau setidaknya dipengaruhi oleh Belanda.
Oleh sebab itu, kesepakatanRenville mempunyai pengaruh yang sungguh besar kepada perekonomian Indonesia pada zaman itu. Kesejahteraan masyarakat dan perkembangan perekonomian Indonesia sungguh terganggu akhir perjanjian ini.
Indonesia Menarik Pasukan
Perjanjian renville juga membuat keadaan militer Indonesia menjadi lebih lemah. Hal ini terjadi karena Indonesia dipaksa menawan mundur pasukannya dari kawasan-wilayah yang sudah dikuasai Belanda atau berada di zona kekuasaan Belanda.
Tentara yang telah menimbun senjata, membangun garis-garis pertahanan, dan membangun sistem logistik militer setempat terpaksa meninggalkan itu semua dikala diminta mundur.
Meskipun begitu, terdapat komponen-komponen militer dan pejuang setempat yang masih memperjuangkan secara militer memakai peperangan gerilya.
Mulainya Agresi Militer Belanda Kedua
Perjanjian Renville menetapkan garis Van Mook selaku pembatas antara wilayah kekuasaan Indonesia dan Belanda. Perjanjian ini juga memutuskan gencatan senjata antara Indonesia dengan Belanda.
Namun, pada final tahun 1948, muncul banyak elemen pejuang gerilya yang ingin memerdekakan wilayah-kawasan Indonesia yang dikuasai oleh Belanda.
Belanda menilai para pejuang ini mewakili Indonesia, sehingga Indonesia melanggar perjanjian. Akibatnya, Belanda melancarkan aksi militer kedua pada tanggal 19 Desember 1948.
Bangsa Indonesia menjadi Terpecah Belah
Perjanjian renville juga memecah belah bangsa Indonesia, persatuan nasional menjadi rapuh setelah pemerintah dianggap kalah dalam perundingan ini.
Dengan peralihan bentuk pemerintahan, penghematan daerah, dan juga kekalahan militer, posisi Indonesia menjadi sungguh lemah. Belanda memanfaatkan momen ini dengan membentuk negara-negara boneka disekitar Indonesia.
Negara-negara tersebut tergabung dalam Bijeenkomst Voor Federaal Overlag (BFO). Beberapa anggota perserikatan tersebut antara lain yakni negara Madura, negara Borneo Barat, negara Sumatra Timur, dan negara Jawa Timur.
Negara yang tergabung dalam BFO ini didorong agar mendukung kepentingan Belanda dalam perpolitikan Internasional. Selain itu, mereka juga menolong mengisolasi Indonesia dalam politik luar negrinya.
Demikianlah berita ihwal Perjanjian Renville dan sejarah latar belakangnya.
Sebagai tindak lanjut dari kesepakatanLinggarjati, bantu-membantu janji ini sangat merugikan bangsa Indonesia alasannya adalah isi kesepakatandidominasi dengan perluasan kawasan Belanda dan pergantian bentuk negara Indonesia.
Sumber ty.com
EmoticonEmoticon